Kemacetan Kota

Setiap pagi menjadi pemandangan yang kemudian menjadi lumrah di kota besar yaitu macet. Banyak hal yang diupayakan pemerintah untuk mengurai kemacetan ini. Mulai dari membuat jalan baru, menyediakan angkutan masal, memperlebar jalan. Semua diupayakan dengan maksimal, sementara ditengah upaya maksimal tersebut tanpa kita sadari masih ada upaya lain yang bila digarap dengan baik akan memberikan sumbangsih untuk mengurai kemacetan di daerah perkotaan.

Hal yang sering diabaikan masyarakat dalam hal ini aparat pemerintahan sebagai penegak aturan adalah inkonsitensi dalam pelaksanaan tata tertib yang sudah disepakati bersama bahkan sudah diatur dalam undang-undang yang notabene terdapat sangsi terhadap sebuah pelanggaran dalam pelaksanaannya.

Mari kita cermati bersama aturan yang sudah umum dan sebenarnya cukup membantu mengendalikan kemacetan yaitu:

1. Adanya batasan usia minimal pemakai kendaraan bermotor dimana pengendara sepeda motor minimal berusai 16 tahun, yang berarti remaja SMA kelas 2/11 baru berhak menegndarai sepeda motor.

Realita yang kita temui ada oknum remaja belum cukup umur telah mengendarai sepeda motor ke sekolah. Bila secara kasar kita hitung setiap sekolah ada 10 anak kelas 1/10 mengendarai motor dan di sebuah kota ada 20 sekolah SMA maka dipastikan jalanan kita setiap pagi sudah dijejali 200 sepeda motor yang sebenarnya belum berhak menggunakan sepeda motor. Ini angka kasar saja yang didapat dari oknum siswa SMA yang mengendarai motor dan belum diijinkan ataupun berijin, angka ini akan lebih besar lagi ditambah oknum siswa SMP mengendarai motor dan juga oknum siswa SMA yang mengendarai mobil, belum lagi oknum pengendara motor/ mobil yang tidak memiliki ijin mengemudi (SIM).

Realita diatas dapat dicegah/ dihentikan mata rantai nya dengan komitmen bersama setiap instansi yang terkait. sebagai lembaga penidikan yang salah satu tugasnya mendidik generasi penerus bangsa ini, menjadi tugas kewajiban setiap lembaga pendidikan tingkat menengah untuk menanamkan kesadaran berlalulintas melalui tindakan kecil yang nyata yaitu siswa yang belum memenuhi kriteria mengendarai kendaraan sesuai aturan negara tidak diperkenankan masuk dalam area sekolah, walaupun ada surat ijin mengemudi (SIM) bagi siswa tersebut, karena bila kita telusuri kebelakang pasti  ada sesuatu yang tidak beres dalam proses keluarnya ijin tersebut. Namun marilah kita menjalankan fungsi kita masing-masing sesuai area yang menjadi tanggung jawab kita.

Penertiban penerbitan SIM menjadi tanggung jawab aparat kepolisian sehingga tidak ditemui lagi anak dibawah umur memiliki SIM karena manipulasi umur. aparat kepolisian juga perlu dibantu dengan aparat pemerintahan supaya tidak mengeluarkan KTP yang telah dimanipulatif. Razia yang intensif juga menjadi upaya yang perlu kita dukung supaya ketertiban berlalu lintas tercipta.

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab yang tidak kalah pentingnya yaitu menyediakan angkutan masal yang terjangkau dan aman sehingga siswa yang belum berhak mengendarai kendaraan dapat mempergunakan angkutan masal yang disediakan.

Masyarakat sebagai pengguna besar pula tanggung jawabanya untuk membantu proses sinergi ini berjalan. Orang tua dengan kesadaran tidak mengijinkan anaknya yang belum cukup usia untuk berkendara akan membantu sinergi ini tercipta. Masyarakat juga tidak mencoba untuk mendesak aparat untuk mengeluarkan ijin mengemudi secara tidak sah. Mari kemacetan ini kita atasi bersama dengan melaksanakan tanggung jawab kita masing-masing dengan baik dan benar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s